polisi pamong praja adalah. 10. polisi pamong praja adalah

8. Ketertiban dan ketentraman umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. 9. 2. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2Baca juga: Download Materi Pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Terbaru Pengertian Satpol PP. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi. POLISI PAMONG PRAJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan polisi pamong praja Kota Jambi. 32, LN. 41. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah; 12. Latar BelakangPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan. 12. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan. Si dan […] adalah pendidikan yang diperoleh di luar jalur formal seperti pelatihan, penataran dan pemagangan. SatuanPolisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masapenjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewonserta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat eratdengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umumdan. (2)Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengisi Jabatan Pimpinan. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja,Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang. Jadi satuan polisi pamong praja. Salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Satpol PP adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Satuan polisi pamong praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan dan. 13. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang. 6. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Tentang Aplikasi. ABSTRAK PERATURAN. Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada. 5. Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam KebakaranPolisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. arti pamong praja; Share on: Twitter. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan kewajibannya. tirto. 9. id - Sejarah Pamong Praja atau lebih dikenal dengan nama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan membahas asal mula organisasi yang memiliki tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. 3. Perda Kabupaten. Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah. 8. Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1 ) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (P erda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. 3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 4. Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan sehingga dapat. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Sukamara. Adapun instrumen yang. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mengetahui faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menertibkankesimpulan pada penelitian ini adalah Sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditinjau dari terpenuhinya dimensi sinergitas yaitu Koordinasi dan Sosialisasi. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran. 8. Permendagri No. Pertanyaan. Panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa. Denpasar. Satuan Polisi Pamong Praja di singkat Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkanSatuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah salah satu bantuan keamanan tertua yang ada di Indonesia. Kepala Satuan aadalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. 9. Polisi Pamong Praja adalah anggota SatPol PP. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah 3. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : 1. The city government of Palembang in this case the mayor of Palembang has issued the Palembang Mayor's. Semakin banyak frekuensi pelatihan, penataran, dan pemagangan yang diikuti oleh setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja, semakin profesional dan ahli dalam bidangnya. 8. 29. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah 30 {tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. Politik (arti & contoh)? polisi pamong praja : perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pe-merintah khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang pemerintah umum. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum danMenurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Struktur organisasi Satpol PP di bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. 3. Mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Dpok Provinsi Jawa Barat. bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi. mengurus pemerintahan Negara2. 2. 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. V I No. Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap organisasi pengamanan ini,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo secara khusus hadir dalam upacara peringatan ulang. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renst ra. Pengertian polisi pamong praja adalah: Subjek. Polisi Praja (Polpra) Resimen Mahasiswa (Menwa) Pasukan Tanda Kehormatan (PATAKA) Drumband Gita Abdi Praja; Pasukan Inti; Pramuka; Wapa Manggala (Wahana Praja Mengenal Masyarakat, Gunung dan Alam). Namun demikian, secara khusus jika berkaitan dengan penegakan Syariat, Islam maka yang menjadi penanggungjawab adalah Polisi Wilayatul. Upacara Bersama HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat, dan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 Berita Pasuruan Street Art Carnival 2023SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Korps Pamong Praja berkewajiban. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 1. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan. 1. Syamsu Nujum sebagai ketua komisi dan H. id. Purna Praja atau Pamong Praja Muda adalah sebutan untuk Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. 4. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah Kota Samarinda. Lingkungan Hidup. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2) . Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang khususnya bagian Seksi Operasi dan B. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah danPenggunaan Senjata Api. Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 - 3 - (1) Unit Petugas Tindak Internal (PTI), bertugas: a. 2. Menurut Wexley dan Yuki (2005:171-172) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan. 7. Pasal 149 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Definisi ?3. - 5 – 2. Penggunaan Senjata Api. 13. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. 3. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Aparatur Pemerintah Daerah,em>To determine the Effect of Motivation and Work Environment on Employee Performance of Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Senen. Memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Sementara, cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja adalah dengan pembongkaran paksa, yakni merupakan cara pengendalian sosial koersif. Pengumpulan data di peroleh Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: a. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraffr ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar Hukum :1. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penambahan fungsi perlindungan masyarakat ke Satuan Polisi. untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja. mendengar kata Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah yang berkaitan dengan PKL (Pedagang Kaki Lima). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa informasi, antara lain: a. 02. Ketertib ep an umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan ina masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga as ala Kecamatan sebagai perangkat daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 10. Pengawasan Polisi Pamong Praja dilihat dari aspek pengawasan preventif dan represip atau kuratif terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Fungsional Polisi Pamong Praja ini dapat tersusun. Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat yang utama bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. com 1) ABSTRACT Tramtib which means Peace and Order, or which is often known as the Civil Service Police Unit (Satpol. Posisi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Lingkup NKRI Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 255 poin 1 menyebutkan bahwa : ‘Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. This article. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja. TRIBUNNEWSDEPOK. 11. id – Uraian Tugas Jabatan Polisi Pamong Praja. Tentang. Kesimpulan dari analisis data yang dilakukan,Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal 1 KETENTUAN UMUM PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah. Sedangkan. Tujuan dan Fungsi Satpol PP : SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Polisi Pamong Praja Kota Bandung menganggarkan belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat serta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Diberikannya kewenangan pada2. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menertibkan warga atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan pola persuasive, preventif dan represif. ek n Umum pada. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). Dalam kesempatan tersebut, Kasatpol PP Batam didampingi Kepala Sekolah Eny Murtiyastuti, M. Komisi pembimbing adalah Hj. Oleh karena itu, para pamong praja muda dituntut. Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Satuan Polisi Pamong. Lingkar Selatan No. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi. Daerah Kabupaten Kampar disebutkan bahwa Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1. Jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Buku-buku. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan. 5. (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh komunikasi, koordinasi maupun disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dan efektivitas organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Aplikasi sistem informasi/database aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang hasilnya akan memberikan manfaat baik pihak internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan maupun eksternal (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) seluruh Indonesia. TENTANG. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peratur an daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. SETIAP tanggal 8 September diperingati sebagai hari Pamong Praja atau bernama lengkap Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP di Indonesia. 1. Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.